Pemkab Ketapang Ajukan Pembentukan Tiga Daerah Otonomi Baru ke Kementerian Dalam Negeri

ketapangnews.web.id Ketapang merupakan salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat. Bentang wilayah yang sangat besar itu membuat pemerataan layanan publik kerap terhambat. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan usulan pemekaran kepada pemerintah pusat sebagai solusi jangka panjang.

Bupati Alexander Wilyo, didampingi jajaran pejabat daerah, secara resmi memperjuangkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menghadapi tantangan wilayah yang luas dan berpenduduk tersebar.

Tiga Wilayah Calon DOB

Dalam pengajuan tersebut, terdapat tiga wilayah yang diusulkan naik status menjadi kabupaten baru:

• Jelai Kendawangan Raya
• Hulu Aik
• Matan Hulu

Ketiga wilayah tersebut memiliki karakter strategis yang sama: jarak dengan pusat pemerintahan cukup jauh dan memiliki potensi ekonomi besar yang belum terkelola optimal. Dengan status kabupaten baru, daerah-daerah itu dapat memiliki pusat pemerintahan sendiri sehingga pelayanan publik berjalan lebih dekat dengan masyarakat.

Pelayanan Publik Harus Lebih Dekat

Ketapang memiliki banyak desa pedalaman yang jaraknya berjam-jam dari pusat kabupaten. Warga yang membutuhkan pelayanan administrasi, kesehatan, atau urusan penting lainnya harus menempuh perjalanan panjang. Situasi ini sering menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antarwilayah.

Pemekaran diyakini akan memangkas hambatan tersebut. Pemerintah lokal di kabupaten baru akan lebih mudah menyusun program yang sesuai karakter dan kebutuhan masyarakat setempat.

Potensi Ekonomi Belum Tergarap Maksimal

Wilayah yang diusulkan memiliki sektor unggulan seperti perkebunan, hasil hutan, pertambangan, dan perikanan. Selama ini, banyak potensi ekonomi yang belum tersentuh secara optimal karena manajemen pembangunan masih terpusat di Ketapang kota.

Kehadiran kabupaten baru diproyeksikan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tersebar, sehingga pendapatan masyarakat meningkat. Infrastruktur baru—mulai dari jalan penghubung, fasilitas kesehatan, hingga pusat perdagangan—akan mendorong investasi masuk lebih besar ke daerah-daerah tersebut.

Keberanian Mengambil Kebijakan Strategis

Pengajuan pembentukan DOB merupakan kebijakan besar yang tidak hanya berorientasi pada perluasan administrasi. Pemkab Ketapang ingin menunjukkan bahwa pembangunan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di wilayah pusat.

Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan bahwa pemekaran membawa perubahan nyata: percepatan pembangunan, pelayanan lebih manusiawi, serta pemerataan ekonomi yang terasa langsung oleh masyarakat.

Dukungan Masyarakat Semakin Kuat

Aspirasi untuk memekarkan wilayah bukan hadir tiba-tiba. Warga di wilayah calon DOB sudah sejak lama menginginkan pemerintahan yang lebih dekat. Mereka berharap perubahan status wilayah akan membuka akses pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih cepat, dan kesempatan kerja lebih luas.

Semangat masyarakat ini menjadi modal penting yang harus dijaga. Tanpa dukungan publik, pemekaran akan sulit mencapai tujuannya.

Tantangan yang Harus Diantisipasi

Di balik peluang besar, pemekaran juga membawa tanggung jawab berat. Pemerintah harus memastikan kesiapan kelembagaan, anggaran, dan sumber daya manusia sebelum kabupaten baru benar-benar berdiri. Jika transisi tidak dikelola baik, justru muncul persoalan baru seperti sengketa batas wilayah atau ketimpangan pembangunan dalam kabupaten yang baru terbentuk.

Karena itu, setiap tahapan harus direncanakan secara ketat dan efisien. Pemkab Ketapang perlu menjaga komunikasi intensif agar pemerintah pusat melihat kesiapan secara menyeluruh.

Kesiapan untuk Masa Depan

Jika usulan tersebut mendapatkan persetujuan, maka akan ada langkah lanjutan berupa pemetaan kewenangan, penyiapan infrastruktur pemerintahan, dan penguatan kapasitas aparatur. Semua ini bertujuan agar DOB tidak sekadar lahir sebagai wilayah baru, tetapi siap menjalankan pelayanan sejak hari pertama.

Keberhasilan pemekaran akan menjadi tonggak penting bagi sejarah pembangunan Ketapang. Pemerintah kabupaten induk tetap memiliki peran pengawas dan pembina agar semua wilayah dapat berkembang selaras.

Kesimpulan: Pemerataan Menjadi Tujuan Utama

Pemekaran wilayah bukan hanya soal memperluas peta administrasi, tetapi memastikan pembangunan berjalan adil. Dengan mengajukan tiga calon DOB—Jelai Kendawangan Raya, Hulu Aik, dan Matan Hulu—Pemkab Ketapang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.

Langkah ini membawa harapan besar bahwa pelayanan publik akan lebih cepat, potensi ekonomi semakin berkembang, dan kualitas hidup warga meningkat. Kini masyarakat menunggu dengan optimis agar usulan ini mendapat persetujuan pemerintah pusat, sehingga masa depan Ketapang dapat tumbuh lebih merata dan berkelanjutan.

Cek Juga Artikel Dari Platform jalanjalan-indonesia.com