Menata Ulang Sistem Drainase Ketapang: Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan
ketapangnews.web.id Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terus berupaya memperbaiki sistem drainase kota. Pemerintah daerah sudah membangun banyak saluran air di berbagai titik strategis. Namun, setiap musim hujan tiba, genangan air masih sering muncul di jalan dan permukiman warga.
Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan drainase bukan sekadar soal pembangunan fisik. Masalahnya lebih kompleks dan melibatkan aspek perencanaan, desain, serta perawatan. Drainase ideal seharusnya mampu mengalirkan air hujan dengan cepat ke saluran pembuangan akhir tanpa menimbulkan genangan.
Sayangnya, banyak saluran tidak berfungsi maksimal. Kapasitasnya kecil dan tidak seimbang dengan volume air yang meningkat akibat curah hujan tinggi. Ini menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan infrastruktur air di Ketapang.
Desain Teknis Belum Sesuai Kondisi Lapangan
Salah satu penyebab utama ketidakefektifan drainase adalah desain yang tidak menyesuaikan kondisi topografi daerah. Banyak saluran dibangun tanpa memperhitungkan arah aliran alami tanah. Akibatnya, air menggenang dan tidak mengalir dengan baik.
Curah hujan di Ketapang juga tergolong tinggi. Sayangnya, ukuran saluran yang ada belum diperbarui untuk menampung volume air yang besar. Dalam kondisi ekstrem, sistem drainase dengan kapasitas kecil akan cepat meluap.
Sistem drainase modern seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Perencanaan harus didukung data cuaca, pola hujan, serta kemiringan tanah. Tanpa pendekatan ilmiah, proyek drainase hanya menjadi solusi sementara.
Kurangnya Perawatan dan Kesadaran Masyarakat
Masalah klasik lain yang memperparah banjir di Ketapang adalah kurangnya perawatan. Banyak saluran tersumbat oleh sampah dan sedimen. Ketika hujan turun, air tidak bisa mengalir dan akhirnya meluap ke jalan.
Padahal, sebagian besar penyumbatan berasal dari perilaku warga sendiri yang membuang sampah sembarangan. Pemerintah daerah telah berupaya membersihkan saluran utama, tetapi saluran lingkungan di permukiman sering terabaikan.
Perawatan drainase seharusnya menjadi kegiatan rutin, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi. Diperlukan jadwal pembersihan teratur dan partisipasi warga melalui kegiatan gotong royong. Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga fungsi saluran air tetap optimal.
Pengawasan Proyek Masih Lemah
Beberapa proyek drainase di Ketapang dibangun tanpa pengawasan ketat. Akibatnya, hasil pekerjaan tidak sesuai standar. Ada saluran yang terlalu dangkal, kemiringan yang tidak proporsional, hingga bahan konstruksi yang cepat rusak.
Setelah proyek selesai, tanggung jawab sering berhenti di kontraktor. Tidak ada sistem pemeliharaan lanjutan dari dinas teknis. Hal ini membuat drainase yang baru dibangun mudah rusak dalam hitungan bulan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit proyek. Setiap pembangunan harus melewati proses evaluasi kinerja dan inspeksi berkala. Transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga bisa menjadi langkah efektif.
Urbanisasi dan Minimnya Ruang Resapan
Pertumbuhan kota Ketapang yang pesat juga memperparah masalah banjir. Pembangunan perumahan dan jalan beton mengurangi area resapan air. Air hujan yang seharusnya meresap ke tanah malah mengalir deras ke permukaan, memperberat beban drainase.
Tata ruang kota juga belum sepenuhnya mempertimbangkan pengelolaan air. Beberapa kawasan baru dibangun tanpa sistem resapan atau kolam penampung air hujan. Akibatnya, setiap hujan lebat, volume air meningkat tajam dan membanjiri wilayah sekitarnya.
Pemerintah daerah harus memperketat izin pembangunan agar setiap proyek memiliki fasilitas pengelolaan air hujan. Penerapan sumur resapan, taman air, dan biopori perlu diwajibkan di setiap kawasan baru. Langkah ini dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem kota.
Perlunya Master Plan Drainase Terpadu
Untuk mengatasi banjir secara menyeluruh, Ketapang membutuhkan rencana induk drainase terpadu. Selama ini pembangunan masih bersifat sektoral dan tidak terkoordinasi antarwilayah. Padahal, air dari satu kecamatan bisa mempengaruhi wilayah lain jika aliran tidak diatur.
Pendekatan berbasis data perlu digunakan. Pemerintah dapat memanfaatkan GIS (Geographic Information System) untuk memetakan jalur aliran air, titik rawan banjir, serta kapasitas saluran. Data ini bisa menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan yang lebih efektif.
Integrasi antarinstansi juga penting. Dinas PU, Lingkungan Hidup, dan Permukiman harus bekerja bersama dalam satu kerangka kerja yang sama. Dengan koordinasi yang baik, program pembangunan bisa lebih hemat anggaran dan tepat sasaran.
Menuju Ketapang yang Tangguh Iklim
Masalah drainase sejatinya tidak hanya tentang air, tetapi juga tentang ketahanan iklim dan tata kelola kota. Drainase yang baik melindungi infrastruktur, menekan biaya perbaikan jalan, dan menjaga kenyamanan warga.
Ketapang memiliki peluang besar untuk menjadi contoh kota pesisir yang adaptif terhadap perubahan iklim. Jika tata ruang, desain infrastruktur, dan kesadaran publik bisa disinergikan, masalah banjir tahunan bisa dikurangi secara signifikan.
Langkah kecil seperti perawatan rutin dan pelibatan masyarakat dapat memberi dampak besar. Dengan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan warga, Ketapang bisa bertransformasi menjadi kota yang tangguh, berkelanjutan, dan bebas genangan.
Cek Juga Artikel Dari Platform liburanyuk.org
