Bupati Ketapang Ikuti Rakernas XVII Apkasi 2026
Konsolidasi Nasional Pemerintah Kabupaten
Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan nasional tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Januari 2026.
Rakernas Apkasi menjadi forum penting bagi seluruh kepala daerah tingkat kabupaten untuk melakukan konsolidasi, menyamakan persepsi kebijakan, serta menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat peran kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Keikutsertaan Bupati Ketapang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui jalur kelembagaan yang resmi dan strategis.
Tema Rakernas Dorong Kesejahteraan Daerah
Rakernas XVII Apkasi 2026 mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”. Tema tersebut menegaskan peran pemerintah kabupaten sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Melalui tema ini, Apkasi mendorong agar kebijakan pusat dan daerah dapat berjalan selaras, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Tema Asta Cita juga menjadi landasan diskusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
Rangkaian Kegiatan Rakernas di Batam
Kegiatan Rakernas diawali dengan agenda welcome dinner dan pembukaan resmi yang digelar pada Minggu malam. Acara pembukaan menjadi momentum silaturahmi sekaligus penyamaan visi antar kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Agenda utama Rakernas berlangsung selama dua hari berikutnya, dengan rangkaian forum dialog, diskusi panel tematik, serta pleno penyusunan rekomendasi kebijakan.
Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di salah satu hotel di Kota Batam yang menjadi lokasi pertemuan resmi para bupati dan pemangku kepentingan nasional.
Pembahasan Isu Strategis Nasional dan Daerah
Rakernas XVII Apkasi membahas berbagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan tantangan pemerintah kabupaten. Salah satu isu utama adalah penguatan kemandirian pangan daerah.
Selain itu, forum juga menyoroti pengembangan infrastruktur dasar kabupaten, yang masih menjadi kebutuhan utama dalam mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas antarwilayah.
Optimalisasi dana perkebunan dan dana desa turut menjadi pembahasan penting, mengingat peran kedua sumber pendanaan tersebut sangat besar dalam pembangunan wilayah perdesaan.
Penguatan SDM dan Manajemen ASN
Isu manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu topik yang mendapat perhatian khusus. Pemerintah kabupaten menghadapi tantangan dalam penataan SDM agar lebih profesional, adaptif, dan sesuai kebutuhan organisasi.
Dalam Rakernas, para kepala daerah menyampaikan pentingnya fleksibilitas kebijakan kepegawaian agar daerah dapat mengelola ASN secara optimal, tanpa mengabaikan prinsip meritokrasi.
Penguatan kapasitas ASN dipandang sebagai kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten.
Pembahasan Revisi UU Pemerintahan Daerah
Rakernas juga membahas hubungan pusat dan daerah, khususnya terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Para bupati menilai sejumlah kewenangan daerah perlu diperkuat agar kabupaten dapat lebih leluasa dalam mengelola potensi wilayahnya. Revisi regulasi diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pengawasan pusat dan otonomi daerah.
Isu ini menjadi perhatian utama karena menyangkut efektivitas pembangunan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
Dialog Langsung dengan Pejabat Nasional
Salah satu keunggulan Rakernas Apkasi adalah tersedianya ruang dialog langsung antara kepala daerah dan pejabat nasional. Dalam Rakernas XVII, hadir sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.
Dialog tersebut melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Ketua Komisi II DPR RI.
Melalui dialog ini, para bupati dapat menyampaikan persoalan riil yang dihadapi daerah sekaligus memperoleh penjelasan langsung terkait kebijakan pemerintah pusat.
Arahan Menteri Dalam Negeri
Kegiatan Rakernas XVII Apkasi ditutup dengan arahan Menteri Dalam Negeri. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Arahan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan pembangunan agar sejalan dengan prioritas nasional, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal.
Penutupan Rakernas sekaligus menandai selesainya rangkaian konsolidasi nasional Apkasi tahun 2026.
Peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah
Selain Rakernas, agenda Apkasi 2026 juga dirangkaikan dengan peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID). Fasilitas ini dihadirkan sebagai sarana memperkuat promosi potensi daerah kepada investor.
PPID diharapkan menjadi etalase bersama bagi kabupaten di seluruh Indonesia dalam menampilkan peluang investasi, sektor unggulan, serta potensi ekonomi lokal.
Keberadaan pusat promosi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah dan memperluas kerja sama ekonomi.
Peran Strategis Bupati Ketapang di Apkasi
Dalam Rakernas XVII Apkasi, Bupati Ketapang Alexander Wilyo hadir tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai Wakil Bendahara Apkasi.
Peran tersebut memberikan ruang lebih luas bagi Kabupaten Ketapang untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan organisasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan nasional.
Keterlibatan ini menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya dalam aspek pembangunan, pendanaan, dan kewenangan pemerintah kabupaten.
Komitmen Perjuangkan Kepentingan Daerah
Keikutsertaan Bupati Ketapang dalam Rakernas XVII Apkasi menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk terus mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur kelembagaan nasional.
Melalui sinergi pusat dan daerah, pemerintah daerah berharap kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakernas menjadi ruang penting untuk menyatukan suara kabupaten agar pembangunan nasional berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.
Penutup
Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam menjadi momentum strategis bagi pemerintah kabupaten dalam memperkuat koordinasi nasional. Kehadiran Bupati Ketapang Alexander Wilyo mencerminkan keseriusan daerah dalam mendukung agenda pembangunan sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Melalui forum ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Sinergi yang terbangun antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting menuju daerah yang sejahtera dan berdaya saing.
Baca Juga : Anak 6 Tahun di Ketapang Dianiaya Pacar Ibu
Cek Juga Artikel Dari Platform : jalanjalan-indonesia
