Pemkab Ketapang Ajukan Pembentukan BNNK untuk Perkuat P4GN

ketapangnews.web.id Pemerintah Kabupaten Ketapang terus memperkuat langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya. Salah satu langkah penting yang kini dibahas adalah rencana pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang.

Pembentukan BNNK dinilai sebagai kebutuhan mendesak mengingat ancaman penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk Ketapang. Dengan adanya lembaga khusus di tingkat kabupaten, koordinasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diharapkan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Rencana ini dibahas dalam rapat lintas sektor yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syamsul Islami. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan P4GN.

Pembentukan BNNK sebagai Langkah Strategis Daerah

BNNK merupakan perpanjangan tangan Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten. Kehadiran lembaga ini sangat penting untuk memperkuat kerja pencegahan, rehabilitasi, serta penindakan bersama instansi terkait.

Pemkab Ketapang menilai bahwa permasalahan narkotika tidak bisa ditangani hanya oleh aparat penegak hukum. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Dengan BNNK, program P4GN dapat berjalan lebih terstruktur karena lembaga ini fokus pada penguatan regulasi, koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan program secara langsung di lapangan.

Pembentukan BNNK juga diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

Rapat Lintas Sektor untuk Persiapan Regulasi

Rapat pembahasan pembentukan BNNK Ketapang melibatkan banyak organisasi perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa program P4GN membutuhkan dukungan luas dari seluruh sektor pemerintahan.

Beberapa instansi yang hadir antara lain:

• Bappeda
• Dinas Kesehatan
• Dinas Pariwisata
• Kesbangpol
• BKPSDM
• BPKAD
• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
• Bagian Organisasi dan Bagian Umum Sekretariat Daerah

Keterlibatan instansi ini penting karena narkoba berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketenagakerjaan, pariwisata, dan stabilitas sosial.

Rapat ini juga menjadi forum untuk memperbarui regulasi daerah agar program P4GN lebih kuat secara hukum.

Fokus pada Pembaruan Regulasi P4GN

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah kebutuhan memperbarui regulasi P4GN di Kabupaten Ketapang. Regulasi yang kuat menjadi dasar agar program pencegahan dan pemberantasan narkoba memiliki arah yang jelas.

Regulasi ini dapat mencakup:

• Penguatan peran pemerintah daerah dalam pencegahan
• Dukungan anggaran dan sumber daya
• Mekanisme rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan
• Edukasi dan kampanye publik
• Kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat

Dengan pembaruan regulasi, Pemkab Ketapang ingin memastikan bahwa kebijakan anti narkoba tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Ancaman Narkoba dan Dampaknya bagi Ketapang

Narkoba merupakan ancaman serius bagi semua daerah di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan generasi muda, dan memicu berbagai persoalan sosial.

Dampak narkoba tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas. Penyalahgunaan zat terlarang sering berkaitan dengan meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, hingga gangguan produktivitas ekonomi.

Karena itu, Pemkab Ketapang memandang penting untuk memperkuat kelembagaan khusus yang fokus menangani persoalan ini secara komprehensif.

BNNK diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dalam melindungi masyarakat Ketapang dari bahaya peredaran narkotika.

Peran Pemerintah Daerah dalam P4GN

Pemerintah daerah memiliki peran besar dalam program P4GN. Pencegahan narkoba tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa peran penting pemerintah daerah meliputi:

• Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pencegahan
• Mengembangkan program edukasi di sekolah dan komunitas
• Menyediakan fasilitas rehabilitasi yang mudah diakses
• Menguatkan kerja sama lintas sektor
• Mengajak masyarakat aktif melapor dan berpartisipasi

Dengan adanya BNNK, koordinasi program-program tersebut dapat dilakukan lebih efektif.

Harapan dengan Pembentukan BNNK Ketapang

Pemkab Ketapang berharap pembentukan BNNK dapat mempercepat langkah-langkah strategis dalam memerangi narkoba. Lembaga ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam implementasi P4GN di tingkat kabupaten.

Selain itu, BNNK juga dapat membantu mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Dengan begitu, penanganan narkoba dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai kebutuhan lokal.

Pembentukan BNNK juga menjadi pesan kuat bahwa pemerintah daerah serius melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Ketapang membahas rencana pembentukan BNNK sebagai langkah strategis memperkuat upaya P4GN di daerah. Rapat lintas sektor yang dipimpin Syamsul Islami menunjukkan bahwa penanganan narkoba membutuhkan dukungan seluruh instansi pemerintah.

Dengan pembentukan BNNK dan pembaruan regulasi P4GN, Ketapang diharapkan memiliki sistem pencegahan dan pemberantasan narkoba yang lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam melindungi generasi muda serta menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Cek Juga Artikel Dari Platform infowarkop.web.id