Bupati Ketapang Desak Pemerintah Pusat Percepat Listrik untuk 47 Desa yang Masih Gelap

ketapangnews.web.id Sampai hari ini, masih terdapat 47 desa di Kabupaten Ketapang yang belum merasakan aliran listrik. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan menjadi salah satu masalah pembangunan paling mendesak di daerah tersebut. Desa-desa yang belum mendapatkan layanan listrik itu tersebar di banyak kecamatan, mulai dari Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, hingga Hulu Sungai. Wilayah lainnya seperti Nanga Tayap, Tumbang Titi, Marau, Singkup, Jelai Hulu, Manis Mata, dan Kendawangan juga mengalami kondisi serupa.

Ketiadaan listrik bukan hanya berpengaruh pada aktivitas malam hari, tetapi juga menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Banyak anak sulit belajar pada malam hari, fasilitas kesehatan tidak bisa bekerja optimal, dan pelaku usaha kecil tidak dapat memanfaatkan teknologi yang membutuhkan daya energi. Kondisi ini membuat masyarakat di desa-desa tersebut tertinggal dari segi pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi.

Dorongan Kuat dari Pemerintah Kabupaten

Melihat situasi ini, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengambil langkah tegas dengan mendesak pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar. Ia meminta PT PLN (Persero), Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM menjalankan kewenangannya untuk mempercepat penyediaan jaringan listrik bagi desa-desa tersebut. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan dasar yang seharusnya bisa dinikmati seluruh masyarakat, termasuk warga di pelosok Ketapang.

Dalam beberapa kesempatan, Bupati Alexander menyebut bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya untuk memperjuangkan kebutuhan listrik ini. Namun, kewenangan terbesar tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan PLN. Karena itu, ia merasa perlu menyampaikan permintaan ini secara terbuka sehingga situasi di Ketapang dapat segera ditangani.

Seruan Terbuka Melalui Media Sosial

Desakan Bupati Ketapang menjadi perhatian publik setelah videonya viral di berbagai platform media sosial. Dalam rekaman tersebut, ia menyampaikan secara langsung rasa keprihatinan terhadap kondisi masyarakat di desa-desa yang masih gelap pada malam hari. Bupati meminta agar pemerintah pusat benar-benar melihat kondisi di lapangan dan tidak mengabaikan kabupaten yang masih memiliki wilayah belum terjangkau listrik.

Video tersebut mendapat respons luas dari masyarakat, terutama warga Ketapang yang sudah lama menantikan kehadiran listrik di desa mereka. Banyak warga memberikan dukungan dan berharap suara Bupati dapat mempercepat langkah pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan jaringan listrik. Reaksi ini memperlihatkan bahwa kebutuhan listrik sudah menjadi isu yang sangat mendesak dan menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Dampak Besar Ketiadaan Listrik bagi Kehidupan Warga

Ketiadaan listrik di 47 desa bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan berbagai sektor penting. Banyak sekolah di desa terpencil tidak dapat memanfaatkan sarana pembelajaran modern. Anak-anak kesulitan belajar setelah gelap dan guru tidak bisa memanfaatkan perangkat elektronik untuk mendukung pembelajaran.

Fasilitas kesehatan di desa-desa tersebut turut merasakan dampaknya. Obat tertentu membutuhkan tempat penyimpanan bersuhu rendah, alat medis memerlukan daya listrik stabil, dan pelayanan darurat sering terhambat jika hanya mengandalkan penerangan seadanya. Ketika pelayanan kesehatan tidak optimal, keselamatan warga menjadi taruhannya.

Pelaku UMKM di desa tanpa listrik juga menghadapi hambatan besar. Mereka tidak bisa menggunakan mesin pendingin, alat produksi otomatis, atau mesin pengolah hasil pertanian. Kondisi ini membuat ekonomi lokal bergerak lambat dan sulit berkembang secara kompetitif. Tanpa listrik, peluang usaha yang seharusnya bisa berkembang menjadi mandek.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk Melanjutkan Perjuangan

Bupati Alexander menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan kelistrikan di Ketapang dipercepat. Meski beberapa usulan telah disampaikan, hasil yang diharapkan masih belum terlihat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan PLN serta kementerian terkait akan terus dilakukan.

Pemerintah daerah juga berencana memetakan ulang desa-desa yang belum teraliri listrik untuk memastikan seluruh data valid dan dapat diproses pemerintah pusat. Dengan data yang akurat, proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemkab Ketapang berkomitmen mendukung penuh proses pembangunan jika pemerintah pusat mulai mengimplementasikan program penyediaan listrik tersebut. Dukungan mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga pengamanan proyek siap diberikan agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.

Harapan bagi Masa Depan Desa-Desa di Ketapang

Upaya menerangi 47 desa di Ketapang bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang pemerataan kesejahteraan. Ketika listrik masuk ke desa, perubahan besar akan terjadi. Masyarakat dapat meningkatkan produktivitas, anak-anak memiliki akses belajar lebih baik, layanan kesehatan berkembang, dan peluang usaha baru terbuka lebih lebar.

Bupati berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran dan menyusun strategi percepatan. Ia meminta agar wilayah Ketapang dipandang sama pentingnya dengan daerah lain, karena masyarakat di pedalaman pun berhak mendapatkan layanan publik yang setara.

Dengan dorongan kuat dari pemerintah kabupaten, dukungan masyarakat, serta perhatian pemerintah pusat, Ketapang memiliki peluang besar untuk keluar dari keterbelakangan infrastruktur kelistrikan. Kehadiran listrik di seluruh desa akan menjadi langkah awal menuju peningkatan kualitas hidup dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Cek Juga Artikel Dari Platform liburanyuk.org