Sekda Ketapang Ikuti Pembahasan RAPBD 2026 di DPRD

Sekda Ketapang Hadiri Rapat Kerja Pembahasan RAPBD 2026

Pemerintah Kabupaten Ketapang ( Sekda Ketapang ) mulai memasuki tahapan penting dalam perencanaan keuangan daerah untuk tahun mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, S.Sos., M.Si, mengikuti rapat kerja pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2026.

Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Ketapang dan dipimpin langsung oleh Ketua serta Wakil Ketua DPRD. Kehadiran Sekda menjadi representasi penting dari unsur eksekutif dalam proses pembahasan anggaran daerah yang bersifat strategis dan menentukan arah pembangunan.

Dalam forum ini, Sekda Ketapang didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. OPD yang hadir antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Forum Strategis Sinkronisasi Eksekutif dan Legislatif

Pembahasan RAPBD 2026 menjadi ruang dialog resmi antara eksekutif dan legislatif. Forum ini berfungsi untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah.

RAPBD tidak hanya berisi angka dan alokasi dana. Dokumen ini mencerminkan prioritas kebijakan, arah pembangunan, serta komitmen pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sekda Ketapang menegaskan bahwa keterlibatan OPD sejak awal pembahasan bertujuan agar setiap program dan kegiatan yang diusulkan memiliki dasar perencanaan yang matang. Sinkronisasi ini penting agar pelaksanaan APBD nantinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Fokus Penyelarasan Program Pembangunan Daerah

Dalam pembahasan RAPBD 2026, perhatian utama diarahkan pada kesesuaian antara program pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memberikan dampak nyata.

Sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi topik utama dalam rapat kerja tersebut. Selain itu, isu pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi perhatian serius.

Sekda Ketapang menilai bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berbasis data.

Peran OPD dalam Perencanaan Anggaran 2026

Kehadiran OPD teknis dalam rapat kerja ini menjadi faktor penting dalam proses pembahasan. Bappeda berperan memastikan keselarasan RAPBD dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah.

Bappenda memberikan gambaran realistis terkait potensi pendapatan daerah yang dapat dihimpun pada tahun 2026. Informasi ini menjadi dasar utama dalam menentukan kapasitas belanja daerah.

Sementara itu, BPKAD memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor aturan dan prinsip tata kelola yang baik. Aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi landasan utama.

Menjaga Keseimbangan Pendapatan dan Belanja Sekda Ketapang

Salah satu isu krusial dalam pembahasan RAPBD adalah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang berupaya menghindari defisit yang berlebihan sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekda Ketapang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bijak. Belanja daerah harus difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Di sisi lain, optimalisasi pendapatan asli daerah juga terus didorong. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif.

DPRD Dorong Akuntabilitas dan Efektivitas Anggaran

Dari sisi legislatif, DPRD Kabupaten Ketapang menaruh perhatian besar pada aspek akuntabilitas. Setiap program yang diusulkan diminta memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya bersifat administratif. DPRD mendorong agar anggaran benar-benar menjawab permasalahan pembangunan dan tidak sekadar mengulang pola belanja tahun sebelumnya.

Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan APBD yang berkualitas, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Tahapan Penting Menuju Penetapan APBD 2026

Rapat kerja pembahasan RAPBD merupakan salah satu tahapan awal sebelum APBD ditetapkan secara resmi. Setelah pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran, RAPBD akan disempurnakan melalui tahapan evaluasi dan persetujuan bersama.

Sekda Ketapang menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi prinsip utama dalam setiap tahapan.

Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.

Harapan Sekda Ketapang Terhadap RAPBD 2026

Melalui pembahasan RAPBD 2026, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap dapat menyusun anggaran yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran tidak hanya diarahkan untuk pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sumber daya manusia.

Sekda Ketapang menilai bahwa sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Dengan komunikasi yang terbuka dan konstruktif, setiap tantangan dapat dihadapi bersama.

RAPBD 2026 diharapkan mampu menjadi fondasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Ketapang. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan anggaran sebagai alat pelayanan publik yang adil, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.

Baca Juga : Krisantus Minta Investigasi TKA China di Ketapang Kalbar

Jangan Lewatkan Info Penting Dari : beritapembangunan