Alexander Wilyo Ancam Nonjob Pejabat yang Berlindung di Balik Anggaran

Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengawali tahun 2026 dengan sikap tegas terhadap kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Ia menegaskan tidak akan ragu menonjobkan atau menonaktifkan pejabat yang berlindung di balik alasan anggaran, administrasi, maupun prosedur teknis untuk menghindari pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa arah kepemimpinan baru di Ketapang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

Sikap keras tersebut disampaikan Alexander Wilyo usai melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 pejabat manajerial eselon II di Pendopo Bupati Ketapang, Jumat (2/1/2026). Pelantikan ini tidak sekadar seremoni pergantian jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis penataan birokrasi agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Penataan Birokrasi Dimulai dari Puncak

Alexander Wilyo menjelaskan bahwa pembenahan birokrasi sengaja dimulai dari level pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, perubahan kultur kerja aparatur harus diawali dari atas, karena pimpinan memiliki peran menentukan dalam membangun etos kerja dan arah kebijakan di masing-masing perangkat daerah.

“Hari ini saya mulai menata birokrasi dari pejabat eselon II. Setelah rolling ini, jabatan yang kosong akan diisi melalui mekanisme lelang terbuka. Setelah itu baru kita lanjutkan ke eselon III dan IV,” ujar Alex kepada wartawan.

Ia menekankan bahwa rotasi jabatan bukan bertujuan menjatuhkan atau menghukum individu tertentu, melainkan sebagai upaya menyegarkan organisasi dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Dengan struktur yang lebih solid, birokrasi diharapkan mampu menjadi mesin pemerintahan yang benar-benar bekerja, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.

Birokrasi Harus Sejalan dengan Visi Kepemimpinan

Dalam pandangan Alexander Wilyo, birokrasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Seluruh aparatur pemerintahan harus bergerak seirama dengan visi dan misi kepala daerah agar program pembangunan tidak berhenti di atas kertas.

“Birokrasi harus selaras mendukung pemerintahan kami untuk mencapai visi pembangunan berkeadilan menuju Ketapang yang maju dan mandiri,” katanya.

Ia menilai, banyak program pemerintah daerah yang sebenarnya dirancang dengan baik, namun gagal memberikan dampak maksimal karena lemahnya eksekusi di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komitmen dan keberanian pejabat untuk mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.

Kritik Mental Elitis Aparatur

Alexander Wilyo secara terbuka mengkritik mental sebagian aparatur yang masih memandang jabatan sebagai simbol kekuasaan, bukan amanah pelayanan. Menurutnya, pola pikir elitis tersebut menjadi penghambat utama reformasi birokrasi.

“Yang saya tekankan, mereka harus punya mental pelayan masyarakat, bukan mental sebagai pejabat,” ujarnya tegas.

Ia meminta para pejabat untuk meninggalkan kebiasaan menjaga jarak dengan masyarakat dan mulai membangun kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi warga. Bagi Alex, jabatan melekat pada tanggung jawab, bukan pada fasilitas atau kehormatan semata.

Pejabat Harus Hadir di Tengah Masalah Warga

Lebih lanjut, Alex menegaskan bahwa pejabat dituntut hadir langsung dalam setiap persoalan masyarakat, tanpa terkecuali. Ia menolak sikap menghindar, apatis, atau cuek terhadap keluhan warga, terutama ketika masalah tersebut dianggap merepotkan atau tidak populer.

“Mereka harus hadir sebagai solusi. Tidak boleh menghindar, apatis, atau cuek,” katanya.

Kehadiran pejabat di lapangan dinilai penting bukan hanya untuk menyelesaikan masalah secara cepat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Menurut Alex, kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam menjalankan pembangunan.

Alasan Anggaran Bukan Pembenaran

Salah satu penegasan paling keras dari Alexander Wilyo adalah terkait kebiasaan sebagian pejabat yang menjadikan anggaran sebagai alasan untuk tidak melayani masyarakat. Ia menilai, alasan tidak adanya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) atau keterbatasan anggaran tidak dapat dibenarkan jika menyangkut pelayanan publik.

“Kalau pelayanan tidak dilakukan hanya karena alasan SPPD atau anggaran, itu menyinggung hati rakyat. Saya bisa nonjobkan,” ujarnya.

Ancaman tersebut bukan sekadar peringatan lisan. Alex menegaskan akan menindak tegas pejabat yang terbukti mengabaikan tugas pelayanan publik dengan dalih administratif. Menurutnya, keberanian mengambil langkah tegas diperlukan untuk memutus mata rantai birokrasi yang lamban dan berbelit.

Memutus Stigma Birokrasi Berbelit

Langkah keras ini disebut Alexander Wilyo sebagai bagian dari strategi besar untuk membenahi wajah pelayanan publik di Kabupaten Ketapang. Ia ingin memutus stigma lama birokrasi yang dikenal lamban, berbelit, dan mahal.

“Tidak boleh ada lagi yang dipersulit. Yang jauh harus didekatkan, yang mahal dimurahkan, dan yang lambat dipercepat,” tegasnya.

Alex berharap, dengan penataan birokrasi yang konsisten dan penegakan disiplin yang tegas, pelayanan publik di Ketapang dapat mengalami perubahan nyata. Ia ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa.

Harapan di Awal Tahun 2026

Mengawali tahun 2026, pesan tegas Alexander Wilyo menjadi peringatan sekaligus tantangan bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Ketapang. Ia menuntut perubahan sikap, peningkatan kinerja, dan komitmen penuh dalam melayani masyarakat.

Bagi Alex, reformasi birokrasi bukan pekerjaan instan, tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan keberanian, ketegasan, dan konsistensi. Dengan sikap tersebut, ia optimistis Ketapang dapat melangkah menuju pemerintahan yang lebih profesional, responsif, dan berpihak kepada rakyat.

Baca Juga : Banjir Rob Rendam Pusat Kota Ketapang Awal 2026

Cek Juga Artikel Dari Platform : bengkelpintar