Bupati Ketapang Refleksi 10 Bulan Arah Pembangunan Daerah

ketapangnews.web.id Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan refleksi atas sepuluh bulan awal kepemimpinannya sebagai periode penting untuk konsolidasi dan penataan arah pembangunan daerah. Menurutnya, fase awal pemerintahan harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi yang kuat agar Ketapang dapat terus bergerak maju dan tidak mengalami kemunduran dalam berbagai sektor.

Refleksi tersebut disampaikan dalam forum evaluatif yang menyoroti perjalanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, Alexander menegaskan bahwa amanah sebagai bupati bukanlah hasil kehebatan personal, melainkan mandat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Amanah Rakyat dan Tanggung Jawab Kolektif

Alexander menekankan bahwa kepemimpinan bukan kerja individual. Ia mengibaratkan Ketapang sebagai rumah besar yang hanya dapat maju jika seluruh penghuninya bergerak bersama. Pemerintah daerah, aparat birokrasi, tokoh masyarakat, dan warga memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi.

Menurutnya, semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam membangun daerah dengan karakter geografis dan potensi yang besar seperti Ketapang. Tanpa kebersamaan, kebijakan dan program pembangunan tidak akan berjalan optimal.

Apresiasi Kinerja dan Catatan Perbaikan

Dalam refleksi tersebut, Alexander memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas capaian kinerja selama sepuluh bulan terakhir. Ia mengakui bahwa sejumlah program telah berjalan sesuai rencana dan menunjukkan hasil awal yang positif.

Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap berbagai catatan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Evaluasi internal menjadi bagian penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pola Komunikasi di Era Digital

Alexander menyoroti perubahan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di era digital. Ia mengaku banyak memperoleh informasi langsung dari warga melalui media sosial. Laporan, keluhan, hingga masukan masyarakat kini lebih cepat diterima dan harus direspons secara sigap.

Menurutnya, kondisi ini menuntut seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih responsif dan adaptif. Camat, kepala desa, hingga OPD diminta menjalankan perannya secara optimal agar setiap persoalan di lapangan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Konsolidasi sebagai Fondasi Pembangunan

Masa awal kepemimpinan Alexander disebutnya sebagai fase konsolidasi. Fokus utama diarahkan pada penataan organisasi, penyelarasan visi, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Ia menilai hasil nyata dari proses ini baru akan terlihat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

Alexander mengibaratkan masa konsolidasi sebagai proses menanam. Hasil panen diharapkan mulai terlihat seiring berjalannya waktu, terutama dari berbagai upaya lobi dan sinergi dengan pemerintah pusat yang tengah dilakukan.

Transparansi dan Pelayanan Publik

Mulai periode berikutnya, Alexander mewajibkan seluruh OPD menyampaikan capaian kinerja secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong akuntabilitas birokrasi.

Pelayanan publik menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa pemerintah adalah abdi masyarakat, sehingga proses pelayanan harus dipermudah dan dipercepat. Praktik pelayanan yang berbelit dan melempar tanggung jawab tidak boleh lagi terjadi.

Target Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam refleksi tersebut, Alexander juga memaparkan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini PAD Ketapang berada di kisaran ratusan miliar rupiah dan ditargetkan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Peningkatan PAD dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan keuangan daerah yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang lebih luas untuk menjalankan program pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer pusat.

Reformasi Birokrasi Berbasis Kinerja

Alexander memastikan akan melakukan penataan dan perombakan pejabat struktural pada berbagai level. Penempatan jabatan akan berbasis kompetensi, integritas, dan kinerja, bukan semata pertimbangan senioritas.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat.

Arah Pembangunan Berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pembangunan, Alexander menegaskan Ketapang tidak lagi bertumpu pada perluasan lahan sawit semata. Ia mendorong industrialisasi dan hilirisasi agar sumber daya alam memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Pengembangan industri pengolahan menjadi prioritas agar komoditas unggulan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk mentah. Dengan hilirisasi, lapangan kerja baru dapat tercipta dan perekonomian lokal menjadi lebih berdaya saing.

Harapan dan Dukungan Masyarakat

Di akhir refleksi, Alexander meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Ketapang. Ia menyadari bahwa agenda pembangunan tidak lepas dari tantangan dan keterbatasan, sehingga dukungan publik menjadi modal sosial yang sangat penting.

Dengan kebersamaan, transparansi, dan kerja keras, Alexander optimistis Ketapang dapat melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Refleksi sepuluh bulan kepemimpinan Bupati Ketapang menegaskan bahwa fase awal pemerintahan difokuskan pada konsolidasi, reformasi birokrasi, dan penataan arah pembangunan. Komitmen terhadap pelayanan publik, transparansi, serta penguatan ekonomi daerah menjadi landasan utama.

Ke depan, pemerintah daerah berharap hasil dari proses penataan ini dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Dengan dukungan semua pihak, Ketapang diharapkan mampu tumbuh sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Cek Juga Artikel Dari Platform outfit.web.id