DPRD Ketapang Raih Penghargaan Menuju Informatif, Ketua DPRD: Kami Terus Bergerak Menjadi Lembaga yang Semakin Terbuka

ketapangnews.web.id DPRD Kabupaten Ketapang kembali mencatat prestasi dalam bidang keterbukaan informasi publik setelah menerima penghargaan Menuju Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Pengakuan ini menegaskan adanya peningkatan kualitas pengelolaan informasi daerah, terutama dalam penyediaan akses yang lebih ramah bagi masyarakat. Acara penganugerahan berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar dan menghadirkan perwakilan lembaga dari berbagai kabupaten/kota.

Penilaian keterbukaan informasi dilakukan melalui proses ketat, mulai dari monitoring hingga verifikasi layanan publik. DPRD Ketapang dianggap mampu memenuhi sejumlah indikator penting, seperti dokumentasi, pelayanan PPID, serta ketersediaan informasi melalui kanal resmi. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya perbaikan yang dilakukan selama ini sudah berjalan ke arah yang benar.

Ketua DPRD Hadiri Penyerahan Penghargaan

Achmad Sholeh, Ketua DPRD Ketapang, hadir untuk menerima penghargaan tersebut. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya simbol prestasi, tetapi juga cerminan meningkatnya kualitas layanan informasi DPRD.

Rasa syukur ia sampaikan karena lembaganya kembali mendapat pengakuan dari tingkat provinsi. Walaupun begitu, Sholeh menegaskan bahwa pencapaian itu bukan tujuan akhir. Lembaga legislatif daerah masih memiliki banyak hal yang harus dibenahi agar pengelolaan informasi semakin baik dari tahun ke tahun.

Ia menggarisbawahi pentingnya komitmen jangka panjang. Transparansi, menurutnya, bukan sekadar kewajiban formal yang diatur undang-undang, tetapi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Komitmen untuk Transparansi yang Lebih Kokoh

Keberhasilan meraih predikat Menuju Informatif tidak membuat DPRD Ketapang berpuas diri. Lembaga ini justru menjadikannya sebagai motivasi untuk melakukan penguatan di berbagai sektor layanan informasi publik. Perbaikan sistem PPID menjadi salah satu prioritas utama.

Menurut Sholeh, peningkatan kualitas layanan informasi harus dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat berhak menerima informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Dengan sistem PPID yang lebih responsif, proses penyampaian informasi akan berjalan lebih efektif.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas dokumentasi menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan informasi publik. Penyediaan data yang lengkap dan terstruktur membantu masyarakat memperoleh gambaran jelas tentang kinerja DPRD.

Apresiasi kepada Sekretariat DPRD dan Dukungan Masyarakat

Kesuksesan meraih penghargaan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Sekretariat DPRD Ketapang. Sholeh menyampaikan apresiasi atas dedikasi tim yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Koordinasi internal yang baik membuat proses penyediaan informasi berjalan lebih rapi dan terarah.

Di sisi lain, peran masyarakat juga sangat besar. Dukungan berupa kritik, permintaan informasi, hingga keterlibatan dalam kegiatan publik membantu DPRD memahami kebutuhan warga. Sinergi ini, menurut Sholeh, menjadi modal berharga untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Keterlibatan publik bukan hanya memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan kualitas kebijakan. Setiap aspirasi masyarakat membantu DPRD menilai apakah langkah yang diambil sudah tepat sasaran.

Makna Strategis Menuju Informatif

Predikat Menuju Informatif menggambarkan bahwa DPRD Ketapang berada pada jalur yang benar dalam menjalankan amanat keterbukaan informasi. Lembaga yang memperoleh predikat ini telah memenuhi sebagian besar indikator standar pelayanan informasi publik. Hal tersebut berarti akses masyarakat terhadap dokumen, agenda, dan aktivitas DPRD semakin terbuka.

Namun, predikat ini juga menjadi pengingat bahwa masih ada ruang untuk bertumbuh. Untuk mencapai tingkat tertinggi, yakni Informatif, DPRD harus memperkuat banyak aspek. Sistem dokumentasi harus lebih detail, kanal informasi perlu diperluas, dan pelayanan PPID harus semakin cepat dalam merespons permintaan informasi masyarakat.

Peningkatan kualitas ini akan berdampak langsung terhadap tumbuhnya kepercayaan publik. Ketika akses informasi semakin mudah, masyarakat dapat memantau jalannya pemerintahan secara lebih objektif.

Langkah Perbaikan ke Depan

DPRD Ketapang sudah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat kualitas keterbukaan informasi. Peningkatan kualitas website resmi menjadi agenda utama. Situs DPRD akan didesain agar lebih informatif dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.

Selain itu, dokumentasi rapat, produk hukum, dan agenda dewan akan disajikan secara lebih lengkap. Pelatihan PPID juga rencananya dilakukan secara berkala demi meningkatkan kompetensi petugas. Perluasan kanal komunikasi digital, seperti media sosial dan publikasi rutin, turut menjadi perhatian agar informasi cepat sampai ke masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Ketapang menargetkan peningkatan predikat pada penilaian berikutnya.

Harapan untuk Masa Depan Transparansi di Ketapang

Prestasi ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem pemerintahan daerah yang semakin terbuka. Keterbukaan informasi dianggap penting karena membantu masyarakat memahami arah kebijakan publik. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan masyarakat, dan dukungan itu tumbuh melalui akses informasi yang jelas dan terpercaya.

Ke depan, DPRD Ketapang ingin memastikan seluruh layanan informasi publik semakin mudah diakses oleh warga. Transparansi akan menjadi fondasi dalam membangun pemerintahan yang bersih, efisien, dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat Ketapang.

Cek Juga Artikel Dari Platform baliutama.web.id