Ketua KMP2K Tanggapi Polemik Viral di Dinas Perkim-LH Ketapang
ketapangnews.web.id Dalam sepekan terakhir, masyarakat Kabupaten Ketapang dihebohkan dengan munculnya berita mengenai dugaan praktik tidak profesional di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Perkim-LH).
Isu ini berawal dari pemberitaan yang menyoroti salah satu pejabat berinisial AR, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan pengaturan proyek di lingkungan dinas tersebut.
Pemberitaan tersebut memunculkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat, termasuk para kontraktor dan pejabat ASN.
Banyak pihak menilai isu ini berkembang liar dan menimbulkan opini publik yang belum tentu didukung bukti konkret.
Ketua Koalisi Masyarakat Peduli Pembangunan Ketapang (KMP2K), Suryadi, menjadi salah satu tokoh yang angkat bicara untuk menenangkan suasana.
Ia menilai maraknya pemberitaan itu tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan distribusi proyek di lingkungan dinas terkait.
Suryadi: Publik Harus Bijak Membaca dan Menyikapi Isu
Dalam keterangannya kepada awak media, Suryadi meminta masyarakat Ketapang untuk tetap tenang dan berpikir rasional.
Menurutnya, pemberitaan yang beredar sebaiknya tidak langsung dipercaya tanpa klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
“Kita harus lebih bijak dalam membaca berita. Jangan langsung menyimpulkan sesuatu sebelum ada kejelasan data dan fakta,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemberitaan yang tidak proporsional justru dapat menghambat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengganggu kelancaran pembangunan daerah.
Menurut Suryadi, polemik yang tidak disertai bukti kuat hanya akan menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan masyarakat luas.
“Jika ASN takut bekerja karena khawatir diberitakan atau difitnah, maka pembangunan Ketapang bisa terhambat. Akhirnya yang rugi adalah kita semua,” tegasnya.
Kritik terhadap Pemberitaan Sepihak dan Penggunaan Inisial Nama
Suryadi juga menyoroti banyaknya penggunaan inisial dalam berita yang beredar, baik dari nama pejabat, anggota DPRD, maupun kontraktor.
Menurutnya, penggunaan inisial tanpa konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan justru memunculkan spekulasi liar di masyarakat.
“Kalau memang informasi itu benar, seharusnya media melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada orang yang disebut. Jangan langsung ditulis seolah-olah itu fakta,” katanya.
Ia menilai langkah konfirmasi penting untuk menjaga kredibilitas media dan mencegah kerugian nama baik seseorang.
Suryadi juga menegaskan bahwa pemberitaan yang tidak berimbang dapat memperburuk hubungan antarinstansi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam pandangannya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang faktual dan edukatif, bukan memperkeruh suasana.
Dorongan agar Masalah Ditangani Sesuai Mekanisme Hukum
Lebih lanjut, Ketua KMP2K itu mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui opini di media sosial atau pemberitaan sepihak.
Menurutnya, jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh ASN atau pejabat daerah, sebaiknya dilaporkan secara resmi kepada lembaga berwenang.
“Kalau memang ada bukti kuat, laporkan saja ke Inspektorat atau aparat penegak hukum. Jangan hanya bersuara di media tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.
Ia menilai langkah ini lebih elegan dan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang profesional.
Suryadi menambahkan, pemerintah daerah memiliki sistem pengawasan internal yang bisa menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran.
Dengan demikian, setiap dugaan penyimpangan bisa diselidiki secara objektif tanpa menimbulkan kegaduhan publik.
Seruan untuk Profesionalisme dan Stabilitas Pemerintahan Daerah
Selain menyoroti pemberitaan yang beredar, Suryadi juga menyerukan kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang agar tetap fokus bekerja.
Ia meminta semua pihak menghindari konflik kepentingan dan intervensi politik yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
“Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati Ketapang terus memberikan arahan kepada bawahannya agar bekerja profesional, tanpa tekanan dari pihak mana pun,” katanya.
Menurutnya, stabilitas di lingkungan pemerintahan adalah faktor kunci dalam menjaga kelancaran pembangunan daerah.
Suryadi juga mengingatkan bahwa isu internal seharusnya diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi, bukan dengan saling menyalahkan di ruang publik.
Ia menegaskan pentingnya menjaga suasana kondusif agar program pembangunan tidak terganggu oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
Pesan Penutup: Jangan Simpan Masalah, Selesaikan dengan Bijak
Menutup pernyataannya, Suryadi berpesan kepada para pemimpin daerah agar segera menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi mengganggu iklim kerja birokrasi.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan permasalahan berlarut-larut hanya akan menciptakan perpecahan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan terlalu lama menyimpan duri di dalam daging. Segera ambil langkah bijak agar masalah tidak membesar,” ujarnya tegas.
Bagi Suryadi, menjaga keharmonisan antara pejabat, ASN, dan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral setiap pemimpin daerah.
KMP2K, lanjutnya, akan terus memantau perkembangan isu ini dan mendorong penyelesaian yang adil serta transparan.
Ia berharap semua pihak, termasuk media, dapat berperan positif dalam menjaga suasana Ketapang tetap kondusif dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Cek Juga Artikel Dari Platform radarbandung.web.id
