Sholeh Dorong UMKM Ketapang Tembus Pentas Nasional Lewat Audiensi Bersama Kementerian UMKM
ketapangnews.web.id Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat bersaing di tingkat nasional. Ia menghadiri audiensi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) dengan Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Jakarta.
Dalam forum tersebut, Sholeh hadir sebagai Wakil Ketua Bidang UMKM Adkasi dan juga Sekretaris Tim Perumus Memorandum of Understanding (MoU) antara Adkasi dan Kementerian UMKM. Ia tidak hanya membawa nama Ketapang, tetapi juga semangat ribuan pelaku UMKM daerah yang butuh perhatian nyata dari pemerintah pusat.
“UMKM bukan hanya tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga sumber kesejahteraan masyarakat. Ketapang memiliki potensi besar, dan kami ingin memastikan dukungan pusat benar-benar sampai ke pelaku usaha,” kata Sholeh.
Potensi Besar, Tantangan Nyata
Kabupaten Ketapang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, pangan olahan, serta produk kreatif lokal. Namun, banyak pelaku usaha belum mampu berkembang karena kurangnya akses modal dan keterbatasan teknologi.
Menurut Sholeh, pelaku UMKM di Ketapang sebenarnya kreatif dan gigih. Hanya saja, mereka sering terhambat oleh birokrasi, minim pendampingan, dan keterbatasan pasar. “Mereka tidak kekurangan ide, hanya butuh sistem dukungan yang nyata,” ujarnya.
DPRD Ketapang, lanjutnya, berkomitmen menciptakan ekosistem yang mendorong pelaku usaha naik kelas. Ia ingin agar kebijakan daerah sejalan dengan program nasional, termasuk bantuan modal dan pelatihan.
Adkasi Sebagai Jembatan Kebijakan
Dalam audiensi tersebut, Adkasi berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara DPRD daerah dan kementerian. Sholeh menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kebijakan, tetapi juga penghubung aspirasi ekonomi rakyat.
“Lewat Adkasi, setiap daerah punya ruang untuk menyampaikan persoalan di lapangan. Ini akan mempermudah pemerintah pusat memahami tantangan nyata UMKM di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran DPRD sangat penting dalam memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah. Dengan begitu, pelaku UMKM di Ketapang tidak tertinggal dalam arus pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus pada Permodalan dan Pendampingan
Sholeh menyoroti masalah klasik yang dihadapi UMKM, yakni akses modal dan literasi keuangan yang rendah. Banyak pelaku usaha belum terhubung dengan sistem perbankan dan kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk program bantuan.
“Kami masih menemukan banyak pelaku usaha yang belum punya izin usaha resmi. Mereka juga belum memahami cara menyusun laporan keuangan sederhana,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD Ketapang berencana memperkuat kerja sama dengan Dinas Koperasi dan lembaga keuangan daerah. Tujuannya agar pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan akses pembiayaan lebih mudah, termasuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain pembiayaan, pelatihan keterampilan juga menjadi perhatian. Menurut Sholeh, kolaborasi dengan dunia pendidikan dan sektor swasta penting agar pelatihan usaha bisa berjalan secara berkelanjutan. “Kita ingin pelaku UMKM tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi wirausaha profesional,” tegasnya.
Mendorong Digitalisasi Bisnis Lokal
Sholeh juga menekankan pentingnya transformasi digital bagi UMKM. Ia menyebut banyak pelaku usaha di Ketapang yang masih beroperasi secara tradisional. Padahal, teknologi bisa membantu mereka memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.
“Melalui platform digital, produk lokal bisa menjangkau konsumen di luar daerah. Tapi untuk itu, pelaku UMKM harus dibekali keterampilan digital,” katanya.
Ia mendorong pemerintah pusat menghadirkan program pelatihan digitalisasi di tingkat kabupaten, termasuk pendampingan membangun toko online dan strategi pemasaran daring.
Selain itu, Sholeh juga mengusulkan pembentukan pusat inkubasi digital di Ketapang. Fasilitas ini akan menjadi tempat konsultasi bisnis, pelatihan teknologi, dan pembinaan manajemen pemasaran bagi pelaku UMKM.
Sinergi Pusat dan Daerah
Audiensi Adkasi bersama Kementerian UMKM menghasilkan kesepakatan penting. Pemerintah pusat berkomitmen memperluas jangkauan program pemberdayaan hingga ke kabupaten yang selama ini kurang tersentuh.
Sholeh menilai langkah ini akan mendorong pemerataan ekonomi. “Kami ingin pelaku UMKM di Ketapang merasakan manfaat langsung dari program nasional. Tidak boleh ada kesenjangan antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia berharap hasil audiensi itu dapat diterjemahkan menjadi program nyata seperti sertifikasi produk, promosi nasional, dan kemitraan usaha. Menurutnya, dukungan konkret jauh lebih penting daripada sekadar wacana.
Membangun Optimisme Baru
Dengan langkah yang terukur, Sholeh yakin Ketapang dapat menjadi contoh daerah dengan sistem pemberdayaan UMKM yang kuat. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersinergi, baik pemerintah daerah, swasta, maupun komunitas ekonomi kreatif.
“UMKM adalah energi bangsa. Bila kita memberdayakannya dengan serius, maka ekonomi daerah akan tumbuh stabil dan masyarakat semakin sejahtera,” tuturnya.
Ia juga berjanji DPRD Ketapang akan terus mengawal implementasi MoU antara Adkasi dan Kementerian UMKM, agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Penutup
Kehadiran Achmad Sholeh dalam forum nasional bersama Kementerian UMKM menjadi simbol komitmen Ketapang dalam mendorong ekonomi berbasis rakyat. Melalui digitalisasi, akses modal, dan pelatihan berkelanjutan, ia berharap UMKM Ketapang dapat menembus panggung nasional.
Dengan kolaborasi yang solid, bukan tidak mungkin Ketapang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Bagi Sholeh, kemandirian ekonomi daerah harus dimulai dari UMKM yang kuat, tangguh, dan adaptif terhadap zaman.
Cek Juga Artikel Dari Platform museros.site
